Minggu, 15 Juni 2014

Penerbit Andalucia - Halaman Moeka: Mahkejapol Oleh Zulfikar Fuad

Selama 27 tahun di masa Orde Baru, forum koordinasi Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian (Mahkejapol) mewarnai penegakan hukum di republik ini. Keberadaannya cukup strategis, penting dan bermanfaat; mencairkan kebuntuan, menghadirkan alternatif solusi terbaik, dan mempercepat proses, dalam penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.
Ironisnya, menyusul kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto dan bergulirnya reformasi, Mahkejapol menjadi sasaran empuk hujatan. Mahkejapol kerap dikaitkan dengan rezim yang otoritarian dan dianggap semata-mata sebagai alat intervensi penguasa. Setiap kali Mahkejapol dibicarakan di media, pandangan negatif mendominasi dan kemudian membentuk stigma di masyarakat. Seolah Mahkejapol barang haram. Seakan tidak ada satupun kebaikan yang diwariskan Orde Baru.
Keadaan ini mengundang keprihatinan para pelaku sejarah yang terlibat aktif dalam forum Mahkejapol. Mereka terpanggil untuk bicara, mengungkap fakta dan menawarkan pandangan yang mencerahkan tentang Mahkejapol.
Melalui buku ini, para pelaku sejarah meluruskan sejarah.



“Zaman memang sudah berubah. Meski demikian, hukum tetaplah panglima. Sudah seharusnya komunikasi antar aparat penegak hukum terjalin intensif, baik formal maupun informal. Semangat Mahkejapol harus dipelihara dan ditingkatkan. Demi mengatasi tantangan penegakan hukum yang terus berkembang. Manfaatnya tidak hanya untuk aparat penegak hukum, pertama-tama dan paling utama untuk masyarakat.”

~ Jendral Pol. (P) Dr. WIDODO BUDIDARMO, Kepala Kepolisian RI (1974-1978) ~


“Mahkejapol adalah forum koordinasi untuk mengatasi problem hukum di antara institusi penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Mahkamah Agung. Setiap perkara, khususnya pidana umum, bisa dicek dan dimonitor perkembangannya. Bila ada kendala, kita bertemu dan atasi bersama sehingga prosesnya bisa berjalan lancar. Tapi ingat, pertemuan aparat hukum ini murni untuk kelancaran tugas, bukan intervensi atau saling memengaruhi. Tidak sama sekali.”

~ MA RAHMAN, Jaksa Agung RI (2001-2004) ~


“Spirit dan nilai-nilai Mahkejapol layak diterapkan oleh aparat penegak hukum era kini.
Pengalaman membuktikan, koordinasi antar unsur penegak hukum selalu dibutuhkan untuk melancarkan tugas. Walaupun begitu, di antara kami sesama aparat penegak hukum menghormati tugas masing-masing dan tidak saling mengintervensi.”

~ H. MUHAMMAD IMAN, Ketua Muda Mahkamah Agung RI (1994-1998) ~

Popular Posts:

0 komentar: